EKONOMI: MESKI BEREGERAK BELUM TENTU ADIL

Ekonomi:

Meski Bergerak Belum Tentu Adil

Klaim bahwa keberadaan SPPG otomatis menggerakkan perekonomian daerah semakin sering disampaikan ke ruang publik. Logika yang dipakai sederhana: jika satu kecamatan memiliki delapan SPPG dan masing-masing membelanjakan Rp1 miliar per bulan, maka Rp8 miliar akan beredar dan menghidupkan ekonomi lokal. Sekilas tampak masuk akal, tetapi jika ditelaah lebih dalam, konstruksi berpikir ini terlalu menyederhanakan persoalan dan berisiko menyesatkan.

Pertama, ekonomi tidak cukup hanya “bergerak”; yang dibutuhkan masyarakat adalah keadilan ekonomi. Perputaran uang yang terkonsentrasi pada segelintir pelaku tidak bisa disebut sebagai keberhasilan pembangunan. Dalam konteks SPPG, persoalannya bukan semata besarnya anggaran, melainkan siapa yang dilibatkan dan siapa yang disingkirkan dari rantai manfaatnya.

Dalam praktiknya, penyediaan makan bergizi gratis justru tidak melibatkan usaha katering lokal maupun kantin sekolah yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem ekonomi sekitar sekolah. Padahal, kantin sekolah bukan sekadar tempat jualan, melainkan ruang hidup ekonomi rakyat kecil yang tumbuh bersama aktivitas pendidikan. Kini, ketika negara hadir dengan anggaran besar dan niat baik, ruang ekonomi itu perlahan kehilangan perannya—seolah hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah kebijakan pangan sekolah.

Distribusi juga tidak diserahkan pada mekanisme pasar yang terbuka dan kompetitif, melainkan dikonsentrasikan dalam skema tertutup. Rantai pasok bahan mentah lebih banyak dikuasai pemain besar, bukan petani atau produsen pangan warga sekitar. Akibatnya, uang memang dibelanjakan, tetapi nilai tambahnya bocor keluar daerah, meninggalkan kesenjangan baru di tingkat lokal.

Lebih jauh, narasi bahwa tanpa SPPG ekonomi tidak akan bergerak juga patut dipertanyakan. Dana SPPG adalah uang negara. Tanpa program ini pun, uang tersebut tetap akan beredar melalui berbagai instrumen kebijakan lain. Negara tidak menyimpan anggaran di bawah bantal. Ia bisa berputar lewat pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi pertanian, atau penguatan UMKM—bahkan dengan potensi distribusi yang lebih merata.

Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah ekonomi bergerak, melainkan ekonomi siapa yang bergerak. Jika perputaran uang hanya memperkuat segelintir pelaku besar dan meminggirkan usaha lokal, maka yang terjadi bukan pembangunan, melainkan reproduksi ketimpangan.

Seharusnya, program SPPG dirancang dengan keberpihakan yang jelas pada keadilan ekonomi. Penyediaan makanan mesti melibatkan katering lokal dan kantin sekolah sebagai pelaku utama. Distribusi dibuka secara transparan dan kompetitif, bukan dimonopoli. Rantai pasok bahan pangan wajib memprioritaskan petani dan produsen lokal. Dengan cara inilah belanja negara tidak hanya bergerak di atas kertas, tetapi juga memulihkan ruang-ruang ekonomi rakyat yang perlahan tersisih termasuk kantin sekolah yang dulu penuh gelak tawa siswa kini meratap dan merana.