JALAN TERJAL SEBUAH PENGABDIAN (Saatnya Negara Berpihak pada Kompetensi)
seruan pentingnya meritokrasi sebagai fondasi manajemen aparatur negara. Aparatur publik harus dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan kedekatan atau relasi kekuasaan, agar kepercayaan publik pulih dan pelayanan kepada rakyat berjalan sebagaimana mestinya.
JALAN TERJAL SEBUAH PENGABDIAN (Saatnya Negara Berpihak pada Kompetensi)
Oleh: ka_panca
Manajemen birokrasi modern dibangun dengan satu asas, yakni meritokrasi. Setiap jabatan publik diisi personil yang memiliki kompetensi terbaik. Namun realitas yang terkesan di hadapan publik kerap jauh berbeda. Kursi-kursi strategis dalam birokrasi tidak selalu ditempati oleh mereka yang mumpuni. Di satu sisi, ada orang-orang yang berjuang dengan keahlian, prestasi, dan integritas. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru melenggang mulus berkat garis hubungan keluarga, kedekatan politis, atau karena dianggap “berguna” bagi segelintir kepentingan kekuasaan.
Pertanyaan mendasarnya kemudian muncul: untuk siapa sebenarnya negara ini bekerja? Untuk rakyat yang harusnya dilayani, atau untuk lingkaran kecil yang melanggengkan kenyamanan?
Fenomena ini bukan isapan jempol. Disinyalir, praktik nepotisme masih bercokol kuat dalam proses rekrutmen maupun penempatan jabatan birokrasi. Ironisnya, kondisi ini justru terjadi di saat ribuan anak bangsa berkompetisi melalui jalur adu kompetensi yang semakin ketat. Melalui seleksi CPNS dan PPPK, yang digadang-gadang sebagai instrumen meritokrasi yang menuntut pengorbanan waktu, biaya, pikiran dan tenaga tenaga yang besar, bahkan tidak sedikit yang menjadikan peluang ini sebagai harapan besar bagi keluarga. Namun seluruh ikhtiar obyektif tersebut terasa tak bermakna ketika proses yang seharusnya adil kalah oleh jalan pintas bernama “titipan”.
Nampak terlihat kesan sebagian pelaku nepotisme justru tampil paling percaya diri. Masuk dengan mudah, tetapi minim etika. Duduk di posisi terhormat, namun tidak memahami substansi tugas. Sibuk membangun pencitraan, tetapi abai terhadap peran dan fungsinya dalam pelayanan. Mereka lebih disibukkan mempertahankan gengsi dan pengakuan daripada mengemban amanah, "lebih haus validasi ketimbang berbenah diri". Padahal menjadi aparatur negara sejatinya adalah bentuk pengabdian, bukan simbol sebuah kekuasaan. Menjabat dalam birokrasi dengan status apapun, baik Honorer, PNS maupun PPPK sejatinya merupakan kehormatan yang dituntut kompetensi, kerja nyata, dan keteladanan. Ketika kursi publik ditempati oleh personil hasil nepotisme, maka kerusakan bukan hanya terjadi di internal lembaga, tetapi merembet hingga matinya kepercayaan publik, runtuhnya etos kerja, dan padamnya harapan generasi muda yang masih percaya pada keadilan. Celakanya, praktik semacam ini tidak hanya dirasakan berhenti di level bawah, bahkan pada lapisan pimpinan. Fenomena nepotisme juga kerap muncul dengan berbagai bentuk dan dalih, meski secara normatif sulit dibuktikan. Namun selama kepentingan sempit mengendalikan arah kebijakan, sulit berharap birokrasi bergerak untuk kepentingan rakyat secara utuh.
Menghadapi hal ini bersikap marah bukanlah tindakan yang bijak, apalagi dilandasi dengan rasa kebencian. Mari mawas diri bersama, semoga dengan mawas diri terrsebut memberikan kesadara kolektif sehingga gagasan ini dapat menginspirasi agar sistem merit dapat benar-benar dilaksanakan. Karena birokrasi yang sehat hanya bisa dibangun di atas fondasi keadilan, transparansi, dan kesempatan yang setara. Negara ini terlalu besar untuk dikendalikan oleh relasi-relasi kecil. Birokrasi terlalu mulia untuk dijadikan arena titipan. Dan masa depan terlalu berharga untuk dibiarkan tunduk pada koneksi, bukan kompetensi.
Sudah saatnya kita mengembalikan marwah birokrasi. Jabatan publik harus diisi oleh personal yang cakap, bukan sekadar yang dekat. Negara harus berpihak kepada meritokrasi, bukan nepotisme. Sebab hanya dengan itulah pelayanan publik dapat kembali pada tujuan sejatinya: melayani rakyat, bukan melayani ambisi.
What's Your Reaction?
