KOMUNIKASI PUBLIK

KOMUNIKASI PUBLIK

Oleh : Satriyatmo

Pendahuluan
Secara umum komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu. Jadi ada beberapa unsur komunikasi yang harus dipanuhi: 
a. Komunikator adalah orang atau pihak yang menyampaikan informasi atau pesan kepada orang atau pihak lain.
b. Pesan, setiap melakukan komunikasi harusa terdapat unsur pesan yang akan disampaikan.
c. Komunikan, yaitu orang atau pihak penerima pesan.
d. Media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. 
e. Respon, yaitu tanggapan komunikan setelah pesan diterima.
Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai komunikasi publik, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan sedangkan pesannya adalah berupa kebijakan.

Permasalahan.
Akhir-akhir ini sering terjadi kerumitan yang diakibatkan oleh karena kurang terampilnya pejabat publik di dalam melakukan komunikasi. Kadang kebijakan publik yang sangat pelik dan menimbulkan ketegangan ditanggapi dengan pernyataan yang mengesankan kurangnya empati. Sebagai contoh ketika seorang awak media mendapatkan paket kepala babi kemudian direspon oleh pejabat publik dengan pernyataan supaya kepala babi untuk dimasak saja. Konteks dalam perkara ini bukannya kepala babi untuk dimasak, namun pengiriman kepala babi diduga disebabkan karena media masa tersebut sering mempublikasikan investigasi dan kritik. Sehingga dalam hal ini konteksnya adalah teror terhadap kebebasan pers.
Model komunikasi publik yang memperuncing masalah seperti diatas sering kita jumpai, mulai dari pejabat tingkat daerah, lokal bahkan oleh pejabat tinggi negara. Termasuk peggunaan kata-kata kasar yang tidak pantas dan ungkapan peribahasa yang tidak tepat menempatkannya.  Akibat komunikasi publik yang kurang baik tersebut akan menurunkan kewibawaan pejabat yang bersangkutan bahkan juga dapat menurunkan marwah sebuah lembaga atau institusi. Pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan kepercayaan (trust) masyarakat merupakan salah satu modal pemerintah dalam menyukseskan implementasi kebijakannya.

Pembahasan.
Komunikasi yang efektif tentu saja menjadi harapan semua orang. Begitupun pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakannya memerlukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat di lingkup kekuasaannya. Hal ini untuk menghindari salah tafsir terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Jika pemerintah melakukan komunikasi tidak efektif dapat  mengakibatkan bias penafsiran terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan, atau bahkan bisa mendapatkan penolakan bahkan sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. Untuk itu pejabat publik seharusnya memahami beberapa karakteristik dalam komunikasi publik sebagai berikut:
1. Komunikasi Publik yang Efektif, mengandung maksud bahwa pejabat publik harus menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh kalayak. Kadang kala pejabat publik terjebak pada penjelasan yang rinci dan menambah informasi yang tidak relevan sehingga bias informasi sering terjadi. Atau bahkan ngawur dan tidak nyambung, misalnya pernyataan: "Untuk perbaikan gizi ibu hamil sebaiknya diberi asam sulfat".
2. Tepat waktu, komunikasi publik harus dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga publik dapat menerima informasi yang relevan dan akurat. Tidak menginformasikan rancangan kebijakan yang kemungkinan masih mengalami perubahan, kecuali untuk konsultasi publik. Karena memang konsultasi publik adalah sebuah wahana untuk mendapatkan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil. Namun sebaliknya terlambat menyampaikan informasi juga beresiko terjadinya perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan. Semisal telah terjadi sebuah peristiwa kerusuhan kemudian tidak ada satupun pejabat publik yang berstatemen sehingga memunculkan spekulasi liar atau bisa jadi memunculkan persepsi bahwa pemerintah abai terhadap masalahan yang terjadi.
3. Transparan, dengan transparansi maka publik dapat memahami proses pengambilan keputusan dan informasi yang disampaikan. Semenjak rancangan kebijakan dikomunikasikan kepada masyarakat. Dalam hal ini biasanya disebut konsultasi publik, yaitu dibukanya ruang untuk berdiskusi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. Secara terbuka pemerintah menyampaikan rencana kebijakannya dan memberikan argumentasi yang mendasari atas kebijkan yang akan diambil.  Masukan dari masyarakat mungkin bisa menjadi kebenaran, karena di dalam merancang kebijkan selain informasi dan data juga didasari pada persepsi dan asumsi dari perumus kebijakan. Tentang persepsi dan asumsi bisa jadi berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula. Dengan jalan dialog maka resistensi terhadap kebijkan akan dapat diminimalisir. Semisal pembahasan revisi Undang Undang tidak melalui konsultasi publik bahkan hanya dibahas di dalam ruang rapat hotel, hal ini mengakibatkan penolakan dan menimbulkan gejolak di masyarakat.
4. Interaktif, pejabat publik dalam berkomunikasi harus interaktif, sehingga publik terangsang untuk menanggapi atau merespon informasi yang disampaikan. Sebisa mungkin terjadi dialog antara pejabat publik dengan masyarakat sehingga kebijakan yang diterapkan akan dipahami bersama dan berjalan sesuai yang diinginkan bersama.
5. Menggunakan bahasa yang sesuai, dalam komunikasi publik harus menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan publik yang dituju, sehingga pesan dapat disampaikan dengan efektif. Tentu harus dibedakan ketika berbicara dengan para buruh pabrik, petani, mahasiswa, pemuda, bapak-bapak, emak-emak, sebisa mungkin pejabat publik menyelami bahasa yang bisa dipahami oleh mereka masing-masing.
6. Kesesuaian media yang digunakan, setiap media memiliki segmentasi tertentu dan sangat situasional sekali. Misalnya media radio mengandalkan suara sehingga penerima pesan dapat sambil melakukan aktifitas lainnya, sambil menyopir mobil misalnya. Media majalah dan koran untuk informasi yang lebih rinci, media online website untuk informasi yang rinci dan bisa diakses kapanpun dimanapun, media sosial seperti tweeter (X) yang bersegmentasi orang yang memiliki kebebasan berfikir sehingga kadang lebih keras dalam menanggapi sebuah isu, instagram untuk yang lebih menonjokan visualisasi berupa foto, facebook untuk kalangan generasi baby boomers, gen X dan gen milenial. Sedangkan media sosial tiktok mengandalkan video pendek yang sedang digemari saat ini. Semua media tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Sehingga dengan demikian maka komunikator harus mampu memilih media yang tepat agar pesan secara efektif tersampaikan kepada komunikan.  
7. Menghargai komunikan, dalam hal pejabat publik tentu berkaitan dengan masyarakat. Maka harus diketahui bahwa masyarakat adalah entitas yang didalamnya terdapat norma-norma yang berlaku. Saling menghormati adalah nilai dasar moralitas, sehingga ketika pajabat publik ketika melakukan komunikasi dengan masyarakat hendaknya mengetahui nilai-nilai yang berkembang dan menghormatinya. Misalnya orang berkomunikasi dengan menatap mata adalah sikap menghargai, namun di entitas tertentu menatap mata diartikan menantang.
Terutama pejabat publik harus memahami ketujuh karakteristik komunikasi tersebut diatas. Sehingga tidak ditemukan lagi kata-kata kasar, bicara keluar dari konteks, atau penggunaan istilah yang sulit dimengerti ketika berbicara di depan umum.

Kesimpulan.
Dalam hal komunikasi publik terdapat tujuh karakteristik yaitu cara komunikasi yang efektif, tepat waktu, transparan, interaktif, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menggunakan media yang tepat, dan sikap menghargai komunikan. Sehingga berhasil dan tidaknya komunikasi selain kemampuan komunikator di dalam mengendalikan emosi juga sangat ditentukan pemahaman dan ketrampilan dalam mengelola ketujuh karakteristik tersebut. (mo)