TAPPING BOX, MASIHKAH?

TAPPING BOX DAPAT MENGGENJOT
PENDAPATAN ASLI DAERAH, TAPI.....

Oleh: Satriyatmo.

Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat berpengaruh pada keuangan daerah. Pada banyak Pemerintah Daerah, komponen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih mengandalkan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum bisa menopang untuk mencukupi belanja daerah.
Mengacu pada kenyataan tersebut diatas maka banyak daerah yang menggenjot PAD-nya agar tidak terlalu bergantung kepada pusat dalam menopang belanja daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah, selain retribusi, deviden BUMD dan lainnya yang sah. Beberapa daerah berupaya mengefektifkan pajak daerah dengan penerapan tapping box. Tapping box pajak adalah merupakan sistem yang digunakan untuk memantau transaksi Wajib Pajak (WP) pada bisnis yang menjadi objek pajak daerah diantaranya restoran, hotel, hiburan dan parkir. Dalam tapping box data transaksi dari wajib pajak terhubung dengan sistem kasir yang digunakan WP dengan sistem pada perangkat daerah yang menangani pendapatan untuk memonitor transaksi yang mengandung objek pajak daerah. Dengan sistem ini tentu saja seluruh transaksi WP dapat terekam sehingga penghindaran pajak oleh WP akan sulit dilakukan.
Secara teoritis bahwa dengan sistem tapping box maka akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Namun pada kenyataannya banyak daerah yang tidak secara efektif menggunakan sistem tapping box dengan berbagai macam alasan. 
Sistem tapping box mengandung kelemahan dan tantangan yang tidak ringan, diantaranya biaya pemasangan dan perawatan yang tidak murah, keamanan data yang berpotensi  disalahgunakan, kekurangpercayaan dari pemilik bisnis, dan ketergantungan pada teknologi.
Pemasangan dan perawatan tidak murah dan siapa yang akan menanggung biaya tersebut? Jika ditanggung oleh pemilik bisnis tentu mereka akan merasa keberatan, namun jika ditanggung oleh pemerintah maka perlu dipastikan efisiensi penggunaan sistem tapping box. Jangan sampai pemasangan dan pemeliharaannya justru menimbulkan biaya yang lebih besar dibanding dengan pendapatan dari hasil pajak daerah yang dipungut.
Mengenai keamanan data, perlu dipastikan bahwa sistem yang dibangun harus dilengkapi dengan pengamanan berlapis. Walaupun demikian bukan berarti menjamin seratus persen terlindung dari peretasan oleh para hacker.
Sedangkan mengenai kekurangpercayaan para pemilik bisnis menggunakan sistem tapping box adalah disebabkan saat ini iklim usaha yang kurang menguntungkan, sehingga bagi pemilik bisnis beban pajak daerah dirasa sangat membebani.
Dan permasalahan ketergantungan dengan tehnologi tentu tidak bisa dihindari. Karena saat ini seluruh sektor kehidupan manusia sudah bersandar pada tehnologi. Memang benar akan terjadi permasalahan pelayanan ketika tehnologi yang digunakan mengalami gangguan. JIka ini terjadi akhirnya harus kembali ke sistem manual, setidaknya untuk sementara waktu.
Tantangan terberat dari sederet permasalahan tersebut adalah kurangnya kesadaran dari pemilik bisnis. Mereka enggan bertransaksi menggunakan mesin kasir yang tersambung dengan sistem tapping box. Akhirnya pemilik bisnis berprinsip jikapun melanggar tidak mendapatkan sanksi, dan sebaliknya jika taat tidak mendapatkan benefit. Disisi lain, pemerintah juga harus memastikan integritas para petugas yang mengawasi sistem tapping box. Pastikan petugas tidak melakukan kolusi dengan para pemilik bisnis.
Pada akhinya dapat ditarik kesimpulan bahwa berhasil dan tidaknya implemantasi kebijakan tapping box tergantung pada komitmen pimpinan tertinggi. Permasalahan semacam ini bukanlah kebijakan tehnis yang bisa diatasi oleh pimpinan level menengah ke bawah. Ketika pimpinan level menengah bergerak mencoba mengatasi permasalahan semacam ini maka pada umumnya para pelaku bisnis akan datang menemui langsung pimpinan tertingginya. (mo)