RAPAT PANJANG DI TENGAH KEMAMPUAN FISKAL YANG PENDEK

RAPAT PANJANG DI TENGAH KEMAMPUAN FISKAL YANG PENDEK

Di banyak kantor pemerintahan daerah, rapat sering kali menjadi ritual yang nyaris tak pernah dipertanyakan. Undangan pukul 08.00, rapat baru benar-benar dimulai pukul 09.00 atau bahkan lebih. Agenda satu lembar, pembahasan ke mana-mana. Tanpa terasa, setengah hari kerja habis di ruang rapat, lengkap dengan snack pagi dan makan siang.

Di saat kemampuan fiskal daerah makin menyusut, kebiasaan ini seharusnya tidak lagi dianggap sepele. Rapat panjang bukan sekadar soal disiplin kerja, melainkan sudah menyentuh persoalan efisiensi pengelolaan APBD.

Selama ini rapat kerap dianggap murah karena yang tampak hanya biaya konsumsi. Padahal biaya terbesar justru tersembunyi pada jam kerja aparatur. Rapat empat jam dengan 20 peserta berarti 80 jam kerja ASN terserap dalam satu forum. Jam kerja itu dibayar APBD. Jika rapat berakhir tanpa keputusan yang jelas, sesungguhnya kita sedang membakar anggaran dalam bentuk yang paling sunyi: waktu kerja publik.

Masalahnya bukan hanya pada peserta rapat. Dalam praktik birokrasi, kerap dijumpai pimpinan yang hanya membuka rapat, menyampaikan sambutan singkat, lalu menyerahkan sepenuhnya kepada bawahan. Sekilas terlihat mendelegasikan, tetapi sesungguhnya menyisakan persoalan serius: tidak adanya kewenangan pengambil keputusan di ruang rapat. Diskusi pun berputar-putar, penuh kehati-hatian, karena peserta sadar keputusan final tetap harus “naik ke atas”. Akibatnya, rapat panjang tak terhindarkan, dan rapat lanjutan menjadi keniscayaan.

Di sinilah pentingnya kejelasan eskalasi kewenangan. Jika pimpinan tidak dapat hadir penuh, maka harus dipastikan pejabat yang memimpin rapat memiliki mandat keputusan yang jelas. Tanpa itu, rapat hanya menjadi forum tukar pendapat tanpa ujung.

Padahal rapat yang efektif justru membuka ruang kerja yang lebih luas. Ketika satu rapat selesai dalam satu jam dan menghasilkan keputusan, sisa waktu tidak hanya bisa dikembalikan untuk pelayanan publik, tetapi juga memungkinkan pimpinan yang sama memimpin tiga hingga empat rapat berbeda dalam satu hari, di tempat berbeda, dengan peserta yang berbeda atau beririsan. Ini bukan soal mengejar banyak rapat, melainkan memaksimalkan nilai waktu kepemimpinan yang mahal.

Dalam kondisi fiskal yang ketat, efisiensi tidak selalu harus dimulai dari pemotongan program. Ada ruang besar untuk berhemat dengan memperbaiki cara bekerja. Rapat informasi seharusnya singkat. Rapat teknis dibatasi waktu. Rapat pengambilan keputusan harus dihadiri atau didelegasikan secara sah oleh pengambil keputusan.

Di tengah keterbatasan APBD, setiap jam kerja ASN, terlebih jam kerja pimpinan, adalah uang rakyat. Menghabiskannya dalam rapat panjang tanpa keputusan sama artinya dengan pemborosan yang dilegalkan oleh kebiasaan. Pertanyaannya sederhana: rapat kita selama ini benar-benar bekerja, atau hanya membuat kita terlihat sibuk?