TRADING BALT

DANANTARA, EFISIENSI, REVISI UU TNI
DAN TRADING HALT DI BEI

Oleh: Satriyatmo
Hari Selasa 18 Maret 2025 terdengar kabar pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami goncangan, bahkan terjadi trading halt yaitu penghentian transaksi saham. Index Harga Saham Gabungan (ISHG) anjlok sampai 5 % pada pertengahan hari sehingga memaksa BEI untuk sementara menghentikan transaksi. Bahkan saat penutupan sesi 1 ISHG sempat turun bebas menyentuh angka 6 % lebih. Indikator ini menunjukkan betapa khawatirnya para investor untuk menginvestasikan modalnya melalui transaksi saham di BEI. Kekhawatiran para investor tentu bukan tanpa alasan. Diduga kepercayaan yang runtuh di sektor investasi disebabkan merespon beberapa kebijakan pemerintah beberapa minggu terakhir ini, diantaranya pengaktifan Daya Anagata Nusantara (Danantara), efisiensi anggaran pemerintah dan revisi Undang Undang TNI.
Kebijakan yang direspon negatif oleh para investor tentu disebabkan karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengancam kesejukan beinvestasi. Diawali dengan kebijakan pengaktifan Danantara pada tanggal 24 Februari 2025 yang lalu. Lembaga yang diharapkan oleh pemerintah dapat mengelola investasi namun justru dianggap sebagai lembaga yang akan membatasi ruang gerak para investor didalam berinvestasi. Danantara dikhawatirkan mengintervensi pasar modal, sehingga menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat. Nuansa politis pembentukan Danantara dinilai lebih kental dibanding dengan nuansa pemajuan ekonomi.
Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah juga mendapatkan respon negatif. Hal ini dapat dimaklumi kerena angka triyunan rupiah anggaran pemerintah yang diefisienkan dikhawatirkan menggangu gerak perekonomian. Dampak negatif dari efisiensi bukan saja dirasakan oleh birokrasi namun juga para pelaku bisnis yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah. Misalnya obyek efesiensi dalam hal penyelenggaraan rapat-rapat, makan minum dan perjalanan dinas akan berpengaruh pada usaha penginapan, akomodasi, transportasi dan kuliner serta sektor lainnya sebagai konsekuensi efek domino. 
Rancangan perubahan Undang-Undang TNI turut mendapatkan sentimen negatif dari  masyarakat. Beberapa demo terjadi menuntut agar perubahan udang-undang TNI tidak dilanjutkan. Protes masyarakat sipil bahkan sampai masuk ke ruang rapat di sebuah hotel dimana para anggota DPR RI sedang membahas perubahan undang-undang TNI. Resistensi terhadap perubahan undang-undang ini adalah terutama pada pasal yang mengatur tentang anggota TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Dikhawatirkan fenomena sebagaimana dwi fungsi ABRI semasa era orde baru akan muncul kembali.
Dari serentetan kebijakan pemerintah yang direspon negatif tersebut diduga berhubungan dengan tranding balt di BEI pada tanggal 18 Maret 2025 yang lalu. Jika hal itu benar maka pemerintah perlu meyakinkan kembali melalui pernyatan maupun tindakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tersebut untuk kepentingan percepatan tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat bukan untuk kepentingan politik praktis atau untuk kelompok tertentu saja. (mo)