MUDIK "SEPI" PEREKONOMIAN SEDANG TIDAK BAIK

MUDIK "SEPI" PEREKONOMIAN SEDANG TIDAK BAIK 

Oleh : Satriyatmo.

Mudik bagi para perantau merupakan momentum yang sangat ditunggu. Beberapa saat sebelum hari raya Iedul Fitri sepanjang jelur mudik dipadati baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat menyambut momentum bertemu dengan keluarga besar di kampung halaman. Dari tahun ke tahun kemacetan menjelang Iedul Fitri selalu terjadi bahkan kadang tidak mudah untuk mengurainya.

Selain dari sisi sosiologis tersebut diatas, mudik juga erat dimaknai dari sisi ekonomi. Pada umumnya para pamudik adalah masyarakat urban yang berasal dari desa untuk mengadu nasib di kota. Sehingga ketika mudik, mereka akan membelanjakan uang hasil kerja di kota di sepanjang perjalanan maupun di lingkungan sekitar. 
Sesuai dengan hasil analisa Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama akademisi, bahwa jumlah pemudik lebaran tahun 2024 mencapai 193,6 juta pemudik sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan hanya 146,48 juta orang, atau turun 24 persen. Penurunan jumlah pemudik lebih dari 46 juta orang tersebut jika dirata-rata setiap pemudik membelanjakan Rp. 2.000.000,-  maka secara kumulatif diperkirakan sekitar Rp.100.000.000.000.000,- (seratus trilyun) uang tidak beredar seperti pada hari lebaran sebelumnya.

Angka seratus triyun tentu bukan  jumlah yang sedikit, karena dengan anggaran seratus trilyun  dapat menanggung 50 (limapuluh) APBD kabupaten dalam setahun.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Tentu karena kondisi perekonomian masyakat yang kurang baik serta mengindikasikan pendapatan masyarakat menurun. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat banyak ditemui diantaranya PT Sritex dengan korban PHK sejumlah 11.025 orang, PT Yamaha Music Indonesia mem-PHK lebih dari 1.000 orang, PT Victory Chinglu Indonesia yang memproduksi pasokan untuk merk NIke melakukan PHK masal sebanyak 2,400 orang, dan beberapa perusahaan lainnya. (Sumber: https://www.tempo.co/ekonomi/gelombang-phk-di-awal-pemerintahan-prabowo-sritex-yamaha-hingga-nike-1218991). Tentu saja para pekerja yang telah diPHK tersebut kehilangan pekerjaan sekaligus pendapatan. Belum lagi efek domino yang ditimbulkan karena terjadinya PHK pada sektor non formal, seperti halnya kuliner, transportasi, kos atau penginapan, tukang ojek yang selama ini menjual jasa kepada para pekerja tersebut. Dari ketiga pabrik tersebut diatas saja telah menimbulkan pengangguran baru sejumlah 14 ribu orang lebih, dan ribuan lainnya yang selama ini bertransaksi ekonomi dengan para pekerja dari ketiga perusahaan tersebut.

Kondisi politik juga sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Akhir-akhir ini sering dijumpai demonstrasi terutama setelah adanya kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan pemikiran sebagian elemen masyarakat. Mulai dari kebijakan pembentukan Danantara, kebijakan efesiensi APBN dan APBD  terakhir kebijkan revisi UU TNI. Dengan adanya penolakan kebijakan pemerintah berupa demonstrasi ikut andil dalam menggerus kepercayaan masyarakat dan juga kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Dengan demikian maka menurunnya jumlah pemudik pada tahun ini adalah sebuah gejala dari perekonomian yang tidak baik-baik saja. Kondisi buruknya perekonomian saat ini maupun proyeksi satu tahun  ke depan, jika pemerintah tidak segera membuka lapangan kerja  tidak mampu menjaga stabilitas nasional maka eskalasi buruknya ekonomi akan semakin parah.